Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengatakan setiap pelanggar hukum harus diberikan sanksi. Sebab, jika dibiarkan maka pelanggaran hukum akan semakin banyak.
“Setiap pelanggaran hukum tak boleh dibiarkan tak dihukum karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dianggap sebagai sesuatu yang benar,” kata Anies dalam Debat Pilpres 2024 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Hal itu disampaikan Anies saat moderator menyampaikan pertanyaan soal kebijakan yang akan dikeluarkan untuk melindungi warga negara dan cara memperkuat toleransi untuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebab, sejauh ini masih banyak kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi.
Anies mengatakan hal paling utama yang harus dilakukan adalah penegakan hukum.
“Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, di manapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Itu nomor 1,” ucap dia.
Selanjutnya, kata Anies, negara harus melindungi semua pihak. Dia mengatakan komunikasi diperlukan untuk menjaga kerukunan.
“Nomor dua, ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua, negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat,” kata dia.
Dia mengatakan negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua pihak. Menurutnya, negara perlu memberi kebebasan berpendapat bagi masyarakat.
“Saya mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik,” kata dia.
“Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan. Negara mengatur tindakan. di situ kita atur. Bila melanggar, dilakukan tindakan penegakan hukum,” tambah dia.