Jakarta – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 pada Kamis, (18/7/2024). Geoportal Satu Peta 2.0 merupakan sebuah peta canggih yang memuat berbagai data geospasial di seluruh Indonesia dan dapat diakses oleh publik.
Perlu diketahui, Kebijakan Satu Peta sendiri sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini diluncurkan untuk mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga.
Bayangkan saja saat itu ada 85 peta tematik yang dikeluarkan masing-masing kementerian dan lembaga yang berbeda. Akibatnya, terjadi tumpang tindih peta yang memicu berbagai konflik pertanahan dan efisiensi. Maka itu, pemerintah ingin mengintegrasikan seluruh peta agar bisa menjadi satu acuan bagi berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
Pada masa Presiden Joko Widodo, kebijakan satu peta memasuki babak baru dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Kebijakan ini berbuah manis dengan diluncurkannya Geoportal Kebijakan Satu Peta pada 11 Desember 2018. Saat itu, pemerintah sudah berhasil mengintegrasikan 83 dari 85 peta tematik yang ada.
Nah, Presiden Jokowi kemudian kembali mengeluarkan Perpres 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dalam aturan baru ini, Presiden menginginkan agar kualitas peta lebih ditingkatkan dengan skala yang lebih kecil. Semakin kecil skala perbandingan akan semakin detail informasi wilayah yang bisa tersampaikan.
Selain soal kualitas, pemerintah juga menginginkan jumlah peta tematik yang diintegrasikan bertambah dari 85 menjadi 151 peta tematik yang berasal dari 23 kementerian/lembaga, serta 38 provinsi. Semakin banyak peta tematik yang terintegrasi, maka semakin banyak pula informasi yang bisa dilihat dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan.
Dalam tiga tahun, Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta yang mendapatkan mandat untuk mengkompilasi dan mengintegrasikan peta tematik melaporkan kemajuan yang signifikan. Sekretariat yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga itu berhasil mengkompilasi 100% data yang dibutuhkan. Selain itu, sebanyak 149 peta tematik juga berhasil diintegrasikan atau mencapai 98% dari target. Dua peta lainnya masih dalam tahap verifikasi dan perbaikan.
Data-data hasil integrasi itu kini sudah termuat dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada hari ini. Sebagai informasi, data-data dalam geoportal tersebut tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah. Masyarakat umum, seperti pemerhati lingkungan, pemilik lahan dan kalangan sipil lainnya juga bisa mengakses data itu melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 ini(https://onemap.big.go.id/).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan data-data terbaru ini pemerintah sudah berhasil menurunkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektar menjadi 57,41 hektar hanya dalam waktu 3 tahun. Dia berharap ke depannya masyarakat luas dan pemerintah dapat memanfaatkan produk hasil Kebijakan Satu Peta ini.
“Ke depan kebijakan ini diharapkan dapat diakses oleh masyarakat luas dan pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian terutama untuk yang berkaitan dengan kepastian hukum dan peningkatan iklim investasi,” kata dia dikutip Kamis, (18/7/2024).