Jakarta, Indonesia – PBB memperingatkan sepertiga penduduk Myanmar, atau lebih dari 18 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan. Situasi kemanusiaan di negara Asia Tenggara ini makin memburuk sejak kudeta di sana hampir tiga tahun lalu dan kini berkembang menjadi perang saudara setelah kelompok perlawanan mencoba menggulingkan junta militer.
“Myanmar berada di titik terjal pada tahun 2024 dengan krisis kemanusiaan yang makin parah sejak pengambilalihan militer pada Februari 2021 dan penduduk sipil kini hidup dalam ketakutan,” demikian laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang diterbitkan pada Senin (18/12/2023), seperti dikutip The Guardian.
Jumlah 18,6 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan meningkat 1 juta dibandingkan tahun lalu dan 19 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2020 atau sebelum kudeta.
“Anak-anak menanggung beban terbesar dari krisis ini, dimana 6 juta anak-anak membutuhkan bantuan sebagai akibat dari pengungsian, terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi, serta risiko perlindungan termasuk perekrutan paksa dan tekanan mental,” kata Marcoluigi Corsi, koordinator kemanusiaan sementara PBB untuk Myanmar.
Laporan tersebut juga menyoroti kekhawatiran khusus mengenai pengungsian massal, di mana hampir 2,6 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tanggal 11 Desember – meningkat sebesar 1,1 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu – termasuk lebih dari 660,000 orang yang telah mengungsi sejak akhir Oktober.
“Konflik dan kekerasan diperkirakan akan memburuk pada tahun 2024,” kata laporan tersebut, sambil mengecam “kekerasan militer sistematis terhadap warga sipil”.
Mengingat keadaan yang mengerikan ini, OCHA meminta sumbangan sebesar US$994 juta untuk membantu 5,3 juta orang yang telah diidentifikasi sebagai prioritas bantuan di Myanmar pada tahun 2024.
“Kita tidak bisa membiarkan terulangnya kekurangan dana yang terjadi pada tahun 2023, ketika hanya 29% dari dana yang dibutuhkan terpenuhi,” kata Corsi, menunjukkan bahwa sekitar 1,9 juta orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pada tahun 2023 tidak terjangkau.
“Jutaan nyawa dipertaruhkan dan kita semua harus melakukan segala yang kita bisa untuk mencegah Myanmar menjadi keadaan darurat yang terlupakan,” katanya, menyebut sebagian besar program bantuan internasional PBB masih kekurangan dana.